PKP: Pendidikan Nasional Harus Jadi Fondasi Pembangunan Manusia Indonesia – Jakarta – Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia menegaskan bahwa pendidikan nasional harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan manusia Indonesia. Partai ini mendorong perubahan paradigma dari pembangunan fisik semata menuju penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci kemajuan bangsa.
Ketua Umum PKP Indonesia, Diaz Hendropriyono, menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers di Kantor DPP PKP, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026). Menurutnya, kualitas SDM yang unggul hanya bisa dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berpihak pada nilai-nilai Pancasila serta mampu menjawab tantangan globalisasi.
“Dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, kita bukan hanya mampu bersaing, tetapi juga menjadi salah satu poros kekuatan dunia,” ujar Diaz .
Pendidikan Bukan Sekadar Transfer Ilmu
Diaz menekankan bahwa proses pendidikan tidak bisa direduksi menjadi sekadar transfer pengetahuan atau slot gacor pencapaian nilai ujian semata. Pembangunan karakter, etika, dan nasionalisme harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
“Pendidikan harus membentuk karakter, menumbuhkan akhlak mulia, serta memperkuat rasa kebangsaan. Oleh karena itu, kami mendorong optimalisasi pelaksanaan program Merdeka Belajar secara konsisten di semua jenjang,” tegasnya .
Menurutnya, program Merdeka Belajar yang digagas oleh pemerintahan sebelumnya dapat menjadi instrumen strategis jika diimplementasikan secara sungguh-sungguh. Namun ia juga mengingatkan agar konsep tersebut tidak hanya sekadar jargon, tetapi betul-betul diterapkan dengan mengedepankan kebutuhan murid dan daerah.
Target Jangka Panjang dan Evaluasi
Selain itu, Diaz juga mengkritisi target-target jangka panjang dalam pembangunan SDM yang selama ini seringkali tidak disertai mekanisme evaluasi yang jelas.
“Kita sering mendengar wacana Indonesia Emas 2045. Visi itu mulia, tetapi tanpa pendidikan yang kuat sebagai fondasi, itu hanya akan menjadi mimpi di siang bolong,” ujarnya.
Untuk itu, PKP mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di seluruh daerah, memastikan tidak ada kesenjangan mutu antara sekolah di perkotaan dan perdesaan, serta memberikan perhatian khusus pada guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di daerah terpencil.
“Guru adalah ujung tombak. Jika kesejahteraannya tidak diperhatikan, bagaimana mungkin kita berharap lahir generasi unggul? Ini adalah kerja besar yang harus segera diselesaikan pemerintahan Prabowo,” pungkasnya .
Sinergi dengan Program Prioritas Lainnya
PKP juga menekankan pentingnya sinergi antara program pendidikan dengan program prioritas nasional lainnya, terutama dalam penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi.
“Pembangunan manusia yang unggul tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan gizi yang baik dan bebas dari kemiskinan. Akar masalahnya sama: akses. Akses terhadap pendidikan, pangan, dan layanan kesehatan yang bermutu,” tambah Sekretaris Jenderal PKP, Hary Tanoesoedibjo.
Karena itu, PKP mendorong pemerintah untuk memperkuat program beasiswa bergizi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan berdampak nyata pada peningkatan prestasi belajar siswa .
PKP menilai program MBG bukan sbobet hanya sekadar program bantuan sosial, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan produktif .
Implikasi Anggaran
Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sebagai fondasi pembangunan manusia adalah ketersediaan anggaran. Diaz menyadari bahwa anggaran pendidikan yang besar tidak selalu berarti efektif jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel.
“Tahun ini anggaran pendidikan mencapai lebih dari Rp757 triliun. Ini adalah angka yang fantastis, tetapi pertanyaannya, apakah uang ini sampai ke sekolah-sekolah yang paling membutuhkan? Apakah guru honorer sudah menerima haknya?” kritiknya .
PKP meminta pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola anggaran pendidikan secara menyeluruh, termasuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan memastikan setiap rupiah tepat sasaran.
Kesimpulan: PKP Indonesia menegaskan bahwa pendidikan nasional harus menjadi fondasi utama pembangunan manusia Indonesia. Partai ini mendorong optimalisasi Merdeka Belajar, perhatian serius pada kesejahteraan guru, sinergi dengan program MBG, serta reformasi tata kelola anggaran pendidikan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.